Detail histori kualifikasi |

Detail histori kualifikasi

[ R/88820/UN38.II.8/LK.03/2024 ] - 88820. Dokpil Revitalisasi Jaringan Tahap 2.pdf

Detail histori kualifikasi persyaratan yang didefinisikan

Kode REGINA/RUP	:	7898
Nama Paket	:	Revitalisasi Infrastruktur, Jaringan, Perangkat dan Data Center Tahap 2

Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO): a. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm KSO mengisi data kualifikasi tersendiri; b. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga), dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan] perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; c. Leadfirm KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen). d. KSO dilengkapi dengan perjanjian kemitraan yang disahkan oleh notaris
Peserta berbadan usaha harus memiliki kualifikasi usaha non kecil dan surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan sub-bidang pekerjaan Perdagangan Besar Perlengkapan/ Suku Cadang Elektronik dan Telekomunikasi dan Bagian-bagiannya (KBLI 46521) atau Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511).
Mempunyai NPWP dan PKP.
Melampirkan SPT pajak tahun 2023
Memiliki pengalaman pekerjaan serupa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pekerjaan serupa yang dimaksud adalah pekerjaan sebagai penyedia dan atau pelaksana pekerjaan jaringan internet secara terintegrasi: mencakup pemasangan routing, switching dan access points, termasuk pengintegrasian dan manajemen perangkat.
Melampirkan akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
Menyampaikan Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000) dan isian kualifikasi beserta lampirannya, sesuai dengan form dalam lampiran Dokumen Pemilihan ini
Melampirkan surat pernyataan (bermaterai Rp. 10.000,-) tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

#	Alasan Perubahan
Tidak ada data

Kembali